Harga Singkong Anjlok Enam Bulan, Disperindag Lampung Dinilai Abai: HMI Siap Aksi di Kantor Gubernur

 

Bandar Lampung (25/05/25)– Sudah enam bulan lamanya harga singkong di Provinsi Lampung terus terjun bebas tanpa adanya solusi konkret dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Lampung. Kondisi ini membuat petani singkong semakin terhimpit secara ekonomi, sementara pemerintah daerah dinilai lamban dan tidak responsif.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap ketidakseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Kinerja Disperindag Lampung dianggap lemah, tanpa kebijakan yang berpihak pada petani kecil.

“Harga singkong jatuh sudah enam bulan, dan sampai hari ini tidak ada tindakan konkret dari Disperindag. Petani dibiarkan bertahan sendiri, sementara pemerintah seperti tidak peduli,” ujar Ketua HMI Cabang Bandar Lampung.

Lebih lanjut, HMI mengungkapkan bahwa pihaknya sebelumnya telah melakukan diskusi publik bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Disperindag sebagai bentuk kontribusi pemuda dalam mencari solusi. Namun, hasil diskusi tersebut tidak ditindaklanjuti secara nyata.

“Kami sudah mencoba jalur dialog. Beberapa waktu lalu, HMI menyelenggarakan diskusi publik yang melibatkan pemerintah provinsi dan dinas terkait. Di sana sudah banyak masukan dan rekomendasi yang bisa menjadi rujukan tindakan nyata. Tapi sampai hari ini, tidak ada implementasi yang jelas,” tegasnya.

Sebagai respons atas kelambanan ini, HMI Cabang Bandar Lampung menyatakan siap menggelar aksi di Kantor Gubernur dan Dinas Provinsi Lampung dalam waktu dekat.

“Aksi ini bukan sekadar protes, tapi bentuk kepedulian terhadap nasib petani yang terus terpinggirkan. Pemerintah harus turun tangan, bukan sekadar memberi janji manis,” tambahnya.

HMI juga mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap tata niaga singkong, memperkuat perlindungan terhadap petani, dan mengatur ulang sistem harga agar tidak terus dikendalikan oleh tengkulak atau industri besar.

Dengan semakin meningkatnya tekanan ekonomi di kalangan petani, kegagalan pemerintah dalam merespons permasalahan ini dapat berdampak luas, tidak hanya terhadap sektor pertanian, tetapi juga kestabilan sosial di daerah. Sudah saatnya pemerintah bergerak, sebelum kepercayaan publik benar-benar hilang.