PegiatLiterasi

Tohir Bahnan Way Kanan, Lampung (13/02/26)–Forum Pemuda Negeri Besar Kabupaten Way Kanan secara tegas mendesak Gubernur Lampung untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur atas kekosongan jabatan Wakil Bupati Way Kanan yang telah berlangsung lebih dari enam bulan. Kekosongan ini terjadi pasca dilantiknya Ayu Asalasiyah sebagai Bupati Way Kanan pada pertengahan 2025, namun hingga Februari 2026 posisi Wakil Bupati belum juga terisi secara definitif. Ketua Forum Pemuda Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, Tohir Bahnan, menyampaikan bahwa kekosongan jabatan Wakil Bupati bukan lagi persoalan administratif biasa. Kondisi ini telah berdampak langsung terhadap efektivitas jalannya pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, Wakil Bupati memiliki fungsi strategis dalam membantu koordinasi lintas perangkat daerah, pengawasan program prioritas, serta percepatan pelayanan publik. Tanpa figur Wakil Bupati, beban kepemimpinan terpusat dan berpotensi memper...

Way Kanan, Lampung (13/02/26)–Forum Pemuda Negeri Besar Kabupaten Way Kanan secara tegas mendesak Gubernur Lampung untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur atas kekosongan jabatan Wakil Bupati Way Kanan yang telah berlangsung lebih dari enam bulan. Kekosongan ini terjadi pasca dilantiknya Ayu Asalasiyah sebagai Bupati Way Kanan pada pertengahan 2025, namun hingga Februari 2026 posisi Wakil Bupati belum juga terisi secara definitif. Forum Pemuda Negeri Besar menilai, kekosongan jabatan Wakil Bupati bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berdampak sistemik terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan daerah, Wakil Bupati memiliki fungsi strategis dalam membantu koordinasi lintas perangkat daerah, pengawasan program prioritas, serta percepatan pelayanan publik. Tanpa figur Wakil Bupati, beban kepemimpinan terpusat dan berpotensi memperlambat pengambilan keputusan pada sektor-sektor krusial. Berdasarkan evaluasi internal Forum Pemuda Negeri...

Way Kanan, Lampung— Kekosongan jabatan Wakil Bupati Way Kanan yang telah berlangsung berbulan-bulan terbukti berdampak serius terhadap efektivitas, stabilitas, dan arah pembangunan pemerintahan Kabupaten Way Kanan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran luas di tengah masyarakat karena hingga kini tidak terlihat kemajuan signifikan maupun agenda strategis aktif yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Secara normatif dan struktural, pemerintahan daerah dirancang untuk dijalankan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai satu kesatuan kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Namun realitas di Way Kanan justru menunjukkan pemerintahan berjalan pincang. Beban kendali pemerintahan sepenuhnya berada di satu tangan, sementara fungsi koordinatif, pengawasan internal, serta akselerasi program lintas OPD melemah secara nyata. Berdasarkan pemantauan agenda resmi pemerintah da...

Bandar Lampung – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung mengkritik kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan guru honorer yang selama ini menjadi pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung, Tohir Bahnan Al-Fatih, menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama negara. Menurutnya, percepatan pengangkatan PPPK bagi petugas MBG, sementara ribuan guru honorer masih menunggu kepastian status dan kesejahteraan, mencerminkan ketimpangan kebijakan. “Kami tidak menolak program MBG karena bermanfaat bagi kesehatan generasi bangsa. Namun, ketika PPPK lebih cepat diberikan kepada petugas MBG dibanding guru honorer yang telah lama mengabdi, ini menunjukkan ketidakadilan dalam penentuan prioritas,” ujar Tohir, Rabu (28/01/2026). Secara nasional, pemerintah merencanakan ...

  Oleh: Wulan Octi Pratiwi (Ketika DPRD Lampung menyoroti pengangkatan petugas Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pegawai pemerintah yang dinilai berpotensi memicu kecemburuan sosial, publik kembali dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: apakah kebijakan publik masih berpijak pada asas keadilan sosial, atau sekadar berlari pada logika percepatan administratif dan populisme program? Sorotan ini menguat bersamaan dengan keluhan guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi dalam sunyi—menghidupi ruang kelas dengan dedikasi, namun tetap terpinggirkan dalam pengakuan struktural, kesejahteraan, dan kepastian status. Ketika sebagian profesi memperoleh legitimasi negara dengan cepat melalui surat keputusan, sebagian lain masih menggenggam harap tanpa kepastian. Di titik inilah kebijakan tidak lagi netral: ia menjadi ruang tafsir tentang siapa yang dianggap penting, siapa yang dianggap layak ditunggu, dan siapa yang harus terus bersabar dalam ketimpangan) 1,2,3 -000- Di lorong-l...

  Dok:PKM STIT Pringsewu Pringsewu, (13/11/25)— Upaya pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan kembali digaungkan melalui kegiatan seminar bertema “Stop Bullying di Sekolah” yang digelar di Aula SMK Teknik Grafika Gadingrejo. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh dosen STIT Pringsewu dan diikuti oleh 55 peserta, terdiri atas siswa serta dewan guru. Dalam kegiatan ini, hadir dua narasumber kompeten, yaitu Ibu Ulfah Umurohmi, M.Pd. dan Ibu Ruly Nadian Sari, S.Pd., M.Pd.I, dengan Ibu Evi Gusliana, M.Pd.I sebagai moderator yang memandu jalannya seminar. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa dan guru mengenai bahaya bullying serta dampaknya bagi perkembangan psikologis dan akademik. Para narasumber menekankan bahwa perundungan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dapat terjadi secara verbal, sosial, hingga melalui media digital. Selain itu, peserta dibekali pengetahuan dan strategi praktis mengena...