HMI Cabang Bandar Lampung Kritik Pengangkatan PPPK MBG: Dinilai Abaikan Kesejahteraan Guru

-


Bandar Lampung – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung mengkritik kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan guru honorer yang selama ini menjadi pilar utama pembangunan sumber daya manusia.

Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung, Tohir Bahnan Al-Fatih, menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama negara. Menurutnya, percepatan pengangkatan PPPK bagi petugas MBG, sementara ribuan guru honorer masih menunggu kepastian status dan kesejahteraan, mencerminkan ketimpangan kebijakan.

“Kami tidak menolak program MBG karena bermanfaat bagi kesehatan generasi bangsa. Namun, ketika PPPK lebih cepat diberikan kepada petugas MBG dibanding guru honorer yang telah lama mengabdi, ini menunjukkan ketidakadilan dalam penentuan prioritas,” ujar Tohir, Rabu (28/01/2026).

Secara nasional, pemerintah merencanakan pengangkatan sekitar 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai PPPK untuk mendukung operasional program MBG. Kebijakan ini menuai kritik karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi guru honorer yang masih banyak menerima honor rendah dan belum memperoleh kepastian status kepegawaian.

Kritik serupa juga datang dari DPRD Provinsi Lampung. Anggota Komisi V DPRD Lampung, Syukron Muchtar, menilai pengangkatan PPPK MBG berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, karena guru honorer telah mengabdi bertahun-tahun namun belum diangkat PPPK. Ia juga menilai kebijakan tersebut terkesan tergesa-gesa, sementara kualitas layanan MBG sendiri masih perlu dibenahi.

Di tingkat nasional, DPR RI Komisi IX turut menyoroti potensi ketimpangan perlakuan antara pegawai MBG yang cepat memperoleh status PPPK dengan guru dan tenaga pendidikan yang masih menunggu kepastian.

Sementara itu, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa pengangkatan PPPK bagi petugas MBG bertujuan menjamin keberlanjutan operasional program. Namun, berbagai pihak menilai kebijakan ini tetap perlu dievaluasi agar tidak mengesampingkan sektor pendidikan.

HMI menegaskan bahwa di banyak negara maju, pendidikan menjadi investasi utama negara dengan jaminan kesejahteraan guru yang layak. Kondisi di Indonesia dinilai masih paradoks: biaya pendidikan tinggi, namun kesejahteraan guru belum optimal.

Atas dasar tersebut, HMI Cabang Bandar Lampung mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi kebijakan pengangkatan PPPK secara adil dan proporsional, dengan memberikan prioritas lebih besar kepada tenaga pendidik.

“Jika pemerintah serius membangun generasi emas, maka kesejahteraan guru tidak boleh dipinggirkan. Negara harus hadir bukan hanya melalui program populis, tetapi juga dalam memperkuat fondasi pendidikan,” pungkas Tohir.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Forum Pemuda Negeri Besar Dukung Penuh Resmen Kadafi Jadi Wabup Way Kanan

-
Gambar
Way Kanan, (22/06/25) — Dukungan terhadap sosok Resmen Kadafi sebagai Wakil Bupati Way Kanan terus mengalir. Kali ini, giliran Forum Pemuda Negeri Besar Way Kanan yang menyatakan sikap tegas memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan Resmen Kadafi, seiring dengan rekomendasi dari Ormas Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) yang lebih dulu mengusulkannya. Dalam keterangan resminya, Forum Pemuda Negeri Besar menilai Resmen Kadafi merupakan tokoh politik api, figur yang memiliki integritas, rekam jejak kepemudaan yang kuat, dan kedekatan emosional dengan masyarakat akar rumput, khususnya di wilayah Negeri Besar dan sekitarnya. “Kami melihat sosok bapak Kadafi bukan hanya sebagai tokoh muda yang berpengaruh, tetapi juga pribadi yang konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat. Way Kanan membutuhkan sosok seperti beliau untuk memperkuat sinergi antara pemuda, pemerintah, dan masyarakat,” ujar Tohir Bahnan Al-Fatih selaku Koordinator Forum Pemuda Negeri Besar Way Kanan Forum ini juga menilai b...
Baca selengkapnya

Hak Jawab Resmi HmI Cabang Bandar Lampung Atas Pemberitaan Pagar Kantor Dijadikan Jemuran

-
Gambar
  Dok: Kantor HmI Cabang Bandar Lampung Bandar Lampung, 21/02/26 — Menanggapi pemberitaan yang dimuat oleh Helo Indonesia berjudul “Pagar Kantor HMI Bandarlampung Jadi Jemuran Pakaian”, kami dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menyampaikan hak jawab resmi sebagai bentuk klarifikasi atas informasi yang beredar di ruang publik. Kami menegaskan bahwa pakaian yang terlihat tergantung di pagar sekretariat tersebut bukan milik kader maupun pengurus HMI dan tidak berkaitan dengan aktivitas internal organisasi. Peristiwa tersebut terjadi akibat tindakan seorang individu yang diketahui mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ) dan bukan bagian dari struktur ataupun keanggotaan HMI Cabang Bandar Lampung. Sebelumnya, pengurus telah berupaya melakukan penanganan secara persuasif demi menjaga ketertiban dan keamanan fasilitas organisasi, termasuk sempat mengamankan yang bersangkutan di dalam area kantor untuk mencegah gangguan berulang. Namun, individu tersebut memecahkan kunci d...
Baca selengkapnya

HMI Cabang Bandar Lampung Siap Mengawal Proses Penyelesaian Tanah Adat MBPPI Way Kanan

-
Gambar
Bandar Lampung, (23/06/25)— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menyatakan komitmennya untuk turut serta mengawal proses penyelesaian persoalan penguasaan tanah adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir (MBPPI) Negara Batin, Way Kanan, yang berada di dalam kawasan Register 44 Sungai Muara Dua dan Register 46 Way Hanakau yang saat ini dikelola oleh PT. Inhutani V. Sebagai bentuk langkah konkret, HMI telah menyampaikan surat resmi kepada Gubernur Provinsi Lampung dengan Nomor: 045/HMI-BL/VI/2025 tertanggal 20 Juni 2025, berisi permohonan agar pemerintah provinsi memberikan perhatian dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat MBPPI yang selama ini telah menunjukkan sikap yang konsisten dan berdasarkan pada dokumen sejarah serta hukum adat. Tanah yang menjadi objek perhatian adalah dua kawasan hutan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 398/Kpts-II/1996 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT. Inhutani V atas lah...
Baca selengkapnya