Forum Pemuda Negeri Besar Desak Gubernur Lampung Segera Akhiri Kekosongan Wakil Bupati Way Kanan

Tohir Bahnan

Way Kanan, Lampung (13/02/26)–Forum Pemuda Negeri Besar Kabupaten Way Kanan secara tegas mendesak Gubernur Lampung untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur atas kekosongan jabatan Wakil Bupati Way Kanan yang telah berlangsung lebih dari enam bulan. Kekosongan ini terjadi pasca dilantiknya Ayu Asalasiyah sebagai Bupati Way Kanan pada pertengahan 2025, namun hingga Februari 2026 posisi Wakil Bupati belum juga terisi secara definitif.

Ketua Forum Pemuda Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, Tohir Bahnan, menyampaikan bahwa kekosongan jabatan Wakil Bupati bukan lagi persoalan administratif biasa. Kondisi ini telah berdampak langsung terhadap efektivitas jalannya pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, Wakil Bupati memiliki fungsi strategis dalam membantu koordinasi lintas perangkat daerah, pengawasan program prioritas, serta percepatan pelayanan publik. Tanpa figur Wakil Bupati, beban kepemimpinan terpusat dan berpotensi memperlambat pengambilan keputusan pada sektor-sektor krusial.

“Way Kanan membutuhkan kepemimpinan yang utuh. Jabatan Wakil Bupati memiliki peran strategis dalam membantu koordinasi lintas perangkat daerah, mengawal program prioritas, serta memastikan pelayanan publik berjalan maksimal. Kekosongan ini tidak boleh terus dibiarkan,” tegas Tohir Bahnan.

Menurutnya, sebagai representasi pemerintah pusat di daerah, Gubernur memiliki peran penting dalam memastikan proses politik dan administratif berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Tanpa dorongan dan fasilitasi yang kuat dari Pemerintah Provinsi, kekosongan ini berpotensi terus berlarut dan berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah.

Lebih jauh, dampak kekosongan kepemimpinan ini dirasakan semakin nyata di tengah berbagai persoalan mendesak daerah. Salah satu yang paling krusial adalah kondisi infrastruktur jalan. Berdasarkan data dan aspirasi masyarakat, sekitar 90% ruas jalan kabupaten di Way Kanan mengalami kerusakan, baik dalam kategori sedang maupun berat.

Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan teknis, tetapi telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat:

1. Distribusi hasil pertanian terhambat, sehingga biaya angkut meningkat dan menekan pendapatan petani.

2. Mobilitas pelajar, pekerja, dan layanan kesehatan terganggu, terutama saat musim hujan ketika jalan menjadi sulit dilalui.

3. Risiko kecelakaan lalu lintas meningkat, akibat jalan berlubang dan minimnya perbaikan menyeluruh.

4. Pertumbuhan ekonomi lokal terhambat, karena akses antarwilayah tidak optimal sebagai jalur penghubung strategis di Provinsi Lampung.

Forum Pemuda Negeri Besar menilai bahwa percepatan pengisian Wakil Bupati menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi pemerintahan, mempercepat penanganan persoalan infrastruktur, serta memastikan program prioritas tidak berjalan stagnan.

“Kami berbicara atas dasar kepentingan masyarakat. Daerah ini membutuhkan figur Wakil Bupati untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat kerja-kerja pembangunan, termasuk penanganan darurat infrastruktur jalan. Kami meminta Gubernur Lampung bertindak cepat agar proses ini tidak berlarut-larut,” lanjutnya.

Forum Pemuda Negeri Besar Kabupaten Way Kanan merekomendasikan:

1. Gubernur Lampung segera memfasilitasi percepatan proses pengusulan dan penetapan Wakil Bupati definitif sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan Pemerintah Provinsi Lampung guna memastikan stabilitas pemerintahan.

3. Penanganan prioritas terhadap kondisi infrastruktur jalan yang telah mencapai tingkat darurat.

4. Pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya program pembangunan agar tetap berjalan efektif meski terjadi kekosongan jabatan.

5. Penyampaian informasi secara terbuka kepada publik terkait progres pengisian Wakil Bupati. 

Tohir Bahnan selaku ketua forum menegaskan bahwa dorongan ini lahir dari kepedulian generasi muda terhadap masa depan Way Kanan. Kepemimpinan yang lengkap bukan sekadar kebutuhan struktural, melainkan fondasi utama untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif, cepat, dan berpihak pada masyarakat.