Skandal Korupsi Bank Indonesia: Triliunan Rupiah Mengalir ke Komisi XI DPR, KPK Usut Tuntas

-
Dok: Riki Saputra
Wakil ketua hukum dan advokasi Bakornas Leppami PB HMI

Bandar Lampung, (11/02/25)– Dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang mencapai triliunan rupiah dan mengalir ke seluruh anggota Komisi XI DPR RI terus menuai sorotan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami kasus ini, menyusul pengakuan salah satu anggota DPR bahwa dana tersebut memang diterima oleh seluruh anggota komisi yang membidangi keuangan tersebut.  

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi NasDem, Satori, sebelumnya telah mengungkapkan bahwa dana CSR BI itu ditampung dalam yayasan dan digunakan untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan. Namun, KPK mencurigai adanya motif lain di balik penyaluran dana tersebut, termasuk kemungkinan digunakan untuk kepentingan pribadi atau politik, seperti pendanaan kampanye Pemilu 2024.  

Menanggapi kasus ini, Wakil Ketua Hukum dan Advokasi Bakornas Leppami PB HMI, Riki Saputra, turut mengkritisi keterlibatan BI dalam skandal tersebut. Menurutnya, kasus ini membuktikan bahwa institusi keuangan negara masih rentan terhadap praktik korupsi yang melibatkan elite politik.  

"Bank Indonesia seharusnya menjadi institusi independen yang menjaga stabilitas keuangan negara, bukan malah terlibat dalam transaksi mencurigakan dengan anggota legislatif. Jika benar dana ini diselewengkan, ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. KPK harus bertindak tegas dan segera menyeret pihak-pihak yang terlibat ke meja hijau," pungkas Riki.  

KPK kini terus mendalami aliran dana dan menelusuri keterlibatan pihak lain dalam skandal ini. Kasus ini menambah daftar panjang korupsi di Indonesia yang melibatkan pejabat tinggi negara dan semakin mempertegas tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi.  

Publik menanti langkah konkret dari KPK dalam mengusut kasus ini hingga tuntas, serta menuntut transparansi dari pihak-pihak terkait. Apakah skandal ini akan menjadi titik balik bagi reformasi keuangan negara atau hanya menjadi satu lagi kasus yang menguap tanpa kejelasan, masih menjadi pertanyaan besar.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Forum Pemuda Negeri Besar Dukung Penuh Resmen Kadafi Jadi Wabup Way Kanan

-
Gambar
Way Kanan, (22/06/25) — Dukungan terhadap sosok Resmen Kadafi sebagai Wakil Bupati Way Kanan terus mengalir. Kali ini, giliran Forum Pemuda Negeri Besar Way Kanan yang menyatakan sikap tegas memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan Resmen Kadafi, seiring dengan rekomendasi dari Ormas Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) yang lebih dulu mengusulkannya. Dalam keterangan resminya, Forum Pemuda Negeri Besar menilai Resmen Kadafi merupakan tokoh politik api, figur yang memiliki integritas, rekam jejak kepemudaan yang kuat, dan kedekatan emosional dengan masyarakat akar rumput, khususnya di wilayah Negeri Besar dan sekitarnya. “Kami melihat sosok bapak Kadafi bukan hanya sebagai tokoh muda yang berpengaruh, tetapi juga pribadi yang konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat. Way Kanan membutuhkan sosok seperti beliau untuk memperkuat sinergi antara pemuda, pemerintah, dan masyarakat,” ujar Tohir Bahnan Al-Fatih selaku Koordinator Forum Pemuda Negeri Besar Way Kanan Forum ini juga menilai b...
Baca selengkapnya

Hak Jawab Resmi HmI Cabang Bandar Lampung Atas Pemberitaan Pagar Kantor Dijadikan Jemuran

-
Gambar
  Dok: Kantor HmI Cabang Bandar Lampung Bandar Lampung, 21/02/26 — Menanggapi pemberitaan yang dimuat oleh Helo Indonesia berjudul “Pagar Kantor HMI Bandarlampung Jadi Jemuran Pakaian”, kami dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menyampaikan hak jawab resmi sebagai bentuk klarifikasi atas informasi yang beredar di ruang publik. Kami menegaskan bahwa pakaian yang terlihat tergantung di pagar sekretariat tersebut bukan milik kader maupun pengurus HMI dan tidak berkaitan dengan aktivitas internal organisasi. Peristiwa tersebut terjadi akibat tindakan seorang individu yang diketahui mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ) dan bukan bagian dari struktur ataupun keanggotaan HMI Cabang Bandar Lampung. Sebelumnya, pengurus telah berupaya melakukan penanganan secara persuasif demi menjaga ketertiban dan keamanan fasilitas organisasi, termasuk sempat mengamankan yang bersangkutan di dalam area kantor untuk mencegah gangguan berulang. Namun, individu tersebut memecahkan kunci d...
Baca selengkapnya

HMI Cabang Bandar Lampung Siap Mengawal Proses Penyelesaian Tanah Adat MBPPI Way Kanan

-
Gambar
Bandar Lampung, (23/06/25)— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menyatakan komitmennya untuk turut serta mengawal proses penyelesaian persoalan penguasaan tanah adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir (MBPPI) Negara Batin, Way Kanan, yang berada di dalam kawasan Register 44 Sungai Muara Dua dan Register 46 Way Hanakau yang saat ini dikelola oleh PT. Inhutani V. Sebagai bentuk langkah konkret, HMI telah menyampaikan surat resmi kepada Gubernur Provinsi Lampung dengan Nomor: 045/HMI-BL/VI/2025 tertanggal 20 Juni 2025, berisi permohonan agar pemerintah provinsi memberikan perhatian dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat MBPPI yang selama ini telah menunjukkan sikap yang konsisten dan berdasarkan pada dokumen sejarah serta hukum adat. Tanah yang menjadi objek perhatian adalah dua kawasan hutan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 398/Kpts-II/1996 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT. Inhutani V atas lah...
Baca selengkapnya