Kawal Janji Politik Gubernur, HMI Jalin Audiensi Strategis dengan PDI-P dan Demokrat

Bandar Lampung, (26/05/25)– Dalam iklim demokrasi yang menuntut partisipasi aktif rakyat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali menunjukkan posisi strategisnya sebagai kekuatan moral dan sosial kontrol masyarakat. Melalui audiensi resmi dengan dua partai besar, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, HMI menegaskan sikap tegas: mendukung penuh visi dan misi Gubernur Lampung, namun sekaligus siap mengawal dan mengkritisi jika implementasinya melenceng dari kepentingan rakyat.

Audiensi ini bukan sekadar pertemuan seremonial. HMI hadir membawa pesan penting: rakyat, khususnya generasi muda, tidak lagi ingin menjadi penonton dalam panggung pembangunan. Mereka menuntut konsistensi, integritas, dan keberpihakan nyata dari wakil rakyat terhadap janji-janji pembangunan yang selama ini digaungkan.

Ketua Umum HmI Cabang Bandar Lampung Tohir Bahnan Al-Fatih menegaskan bahwa “Kami tidak sedang mencari panggung. Kami datang membawa mandat moral: agar partai politik, sebagai representasi rakyat, tidak kehilangan arah dan keberanian untuk memperjuangkan substansi pembangunan,” pungkasnya. 

HMI menyatakan siap menjadi garda terdepan dalam mengawal realisasi empat pilar utama visi-misi Gubernur Lampung:

1. Mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.

2. Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif.

3. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Namun, HMI juga menggarisbawahi bahwa komitmen terhadap visi-misi itu tidak boleh berhenti di atas kertas atau menjadi komoditas politik lima tahunan. HMI mengingatkan, tanggung jawab wakil rakyat bukan sekadar legislasi dan pengawasan administratif, tetapi keberanian membela rakyat dalam setiap proses kebijakan terutama saat kepentingan rakyat kecil tergadaikan demi kepentingan elit.

“Kami menghargai semangat visi-misi tersebut. Tapi yang lebih penting, bagaimana partai politik sebagai pemegang mandat konstitusi bisa menjadi alat perjuangan rakyat, bukan alat kompromi kekuasaan. HMI akan terus mengawasi,” tambahnya.

PDI Perjuangan dan Partai Demokrat menyambut baik inisiatif dialogis ini dan mengapresiasi sikap kritis-konstruktif HMI. Mereka menyatakan komitmen untuk mendorong implementasi kebijakan gubernur yang progresif dan berpihak kepada masyarakat.

Audiensi ini menjadi pengingat penting bahwa dalam negara demokrasi, pembangunan tidak boleh dijalankan secara top-down dan eksklusif. Pemuda, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil memiliki tanggung jawab kolektif untuk terus menjaga arah pembangunan tetap berada pada rel keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

HMI memastikan, ini bukan akhir dari sebuah pertemuan, tetapi awal dari gerakan pengawalan jangka panjang. Gerakan yang bukan hanya lantang bersuara, tetapi juga konsisten dalam menjaga marwah demokrasi dan keberpihakan pada rakyat kecil.