Refleksi 102 Hari Kerja Gubernur Lampung: HMI "Menggugat", Rakyat Masih Menunggu Bukti, Bukan Janji

Bandar Lampung, (02/06/25)-Dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Provinsi Lampung, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Refleksi 102 Hari Kerja Gubernur Lampung pada Senin, 2 Juni 2025, di depan Kantor Gubernur Lampung.

Aksi ini merupakan bentuk evaluasi terhadap kebijakan dan program Gubernur Rahmad Mirzani Djausal selama 102 hari pertama masa jabatannya. Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung, Tohir Bahnan Al-Fatih, menyampaikan bahwa momen seratus hari merupakan waktu yang cukup untuk menilai arah dan komitmen pemerintah.

"Seratus hari pertama adalah waktu yang cukup untuk menilai apakah pemerintah benar-benar menjalankan janji-janjinya atau sekadar omong kosong,” ujarnya.

“Kami tidak menuntut hasil yang sempurna, tapi kami menilai niat dan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.” tambahnya

Sekitar pukul 14.00 WIB, ratusan kader HMI bergerak dari Sekretariat Cabang menuju Kantor Gubernur Lampung. Massa sempat tertahan oleh aparat kepolisian, namun akhirnya diizinkan melakukan audiensi. Awalnya, pemerintah menawarkan pertemuan terbatas dengan 15 orang, namun HMI menolak bertemu hanya dengan staf, dan menuntut kehadiran langsung Gubernur. Setelah negosiasi, Gubernur menyepakati audiensi dengan delapan perwakilan HMI, yang berlangsung secara terbuka dan disiarkan langsung melalui akun Instagram resmi HMI Cabang Bandar Lampung.

Dalam pertemuan tersebut, HMI menyampaikan 12 poin permasalahan utama yang dinilai belum ditangani secara serius oleh pemerintah provinsi, di antaranya:

1. Maraknya tambang ilegal 

Meski beberapa tambang telah disegel oleh Dinas Lingkungan Hidup, operasi tambang ilegal masih terus berjalan tanpa penindakan tegas, mencerminkan lemahnya komitmen terhadap perlindungan lingkungan.

2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terealisasi

Program ini masih belum menyentuh banyak sekolah dan dinilai gagal memberikan dampak langsung terhadap kesehatan siswa.

3. Tingginya kriminalitas dan rendahnya IPM

Angka kriminalitas yang meningkat dan IPM Lampung yang menjadi yang terendah di Sumatera menunjukkan kegagalan dalam menciptakan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

4. PAD Lampung terendah se-Sumatra

Rendahnya Pendapatan Asli Daerah dinilai akibat lemahnya inovasi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya.

5. Peredaran rokok ilegal yang semakin meluas

6. Janji Lampung sebagai lumbung pangan belum terealisasi

7. Kasus pelecehan seksual terhadap anak meningkat

Maraknya kasus ini menjadi sinyal lemahnya sistem perlindungan anak di bawah kepemimpinan saat ini. 

8. Kerusakan infrastruktur jalan yang parah dan berkepanjangan

Beberapa ruas jalan bahkan sudah lebih dari 10 tahun tidak diperbaiki, menghambat distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi.

9. Masalah pertanian: harga panen anjlok, pupuk langka

10. Stagnasi proyek Kota Baru

11. Janji pengembangan energi terbarukan yang tak dijalankan

12. Pengelolaan lahan register yang tidak optimal

Konflik lahan dan lemahnya kinerja Dinas Kehutanan serta BKSDA masih menjadi persoalan kronis.

Selain mengangkat isu-isu tersebut, HMI juga menyampaikan empat tuntutan utama:

1. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dinas, serta pencopotan kepala dinas yang terbukti tidak kompeten atau menyalahgunakan wewenang dalam waktu 7 x 24 jam.

2. Penyelesaian konkret atas seluruh permasalahan yang telah disampaikan.

3. Percepatan realisasi program MBG sesuai arahan Presiden RI.

4. Tindakan tegas terhadap Kepala Kantor Bea Cukai Bandar Lampung atas maraknya rokok ilegal.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Rahmad Mirzani Djausal menyatakan kesediaannya menerima tuntutan tersebut dan menandatangani nota kesepahaman bersama HMI. Ia juga berjanji membuka ruang diskusi lanjutan dengan mahasiswa dalam waktu dekat.

Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen mereka sebagai mitra kritis pemerintah.

 “Kami ingin melihat Lampung yang lebih baik, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata. Kami akan terus mengawal dan mengawasi realisasi nota kesepahaman ini demi kesejahteraan rakyat.” tegasnya.