HMI Cabang Bandar Lampung Luncurkan Refleksi 102 Hari Kerja Gubernur Lampung

Bandar Lampung, (02/06/25)-Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Provinsi Lampung, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menggelar aksi Refleksi 102 Hari Kerja Gubernur Lampung. Aksi ini diselenggarakan sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh Gubernur Rahmad Mirzani Djausal dalam 102 hari pertama pemerintahannya.

“Seratus hari pertama adalah waktu yang cukup untuk menilai apakah pemerintah benar-benar menjalankan janji-janjinya atau sekadar omong kosong.” Demikian disampaikan oleh Tohir Bahnan Al-Fatig selaku Ketua HMI Cabang Bandar Lampung. Menurut mereka, seratus hari pertama bukanlah untuk menuntut hasil sempurna, tetapi untuk menilai arah dan niat pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam refleksi ini, HMI menyoroti sejumlah masalah mendesak yang belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah provinsi:

1. Maraknya Tambang Ilegal
   Meski Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sudah menyegel beberapa tambang ilegal, operasi di sejumlah lokasi terus berlanjut tanpa adanya penindakan tegas. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan komitmen pemerintah terhadap perlindungan lingkungan.

2. Tidak Terealisasinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
   Program MBG yang seharusnya memberikan makanan bergizi gratis bagi siswa di sejumlah sekolah di Lampung masih belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini memperlihatkan ketidakmampuan dalam mengimplementasikan kebijakan yang langsung berdampak pada kesehatan anak-anak Lampung.

3. Tingginya Kejahatan dan Rendahnya IPM
   Kejahatan di Lampung yang semakin meningkat mencerminkan kegagalan dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. IPM Lampung yang berada di angka terendah di Sumatera juga menunjukkan kegagalan dalam menciptakan kualitas hidup yang layak bagi rakyat.

4. Infrastruktur Jalan yang Rusak Parah
   Kerusakan jalan yang terjadi di berbagai daerah, termasuk jalur mudik Lebaran, memicu aksi protes dari masyarakat yang merasa tidak diperhatikan. Beberapa ruas jalan di Lampung bahkan sudah lebih dari 10 tahun tidak diperbaiki, mempengaruhi distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi.

5. Pelecehan Seksual terhadap Anak dan Keamanan yang Tak Terjamin
   Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menunjukkan kegagalan sistem perlindungan anak di bawah kepemimpinan saat ini. Kasus-kasus seperti ini seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah.

6. Ketidakoptimalan Pengelolaan Lahan Register
   Konflik lahan yang terus berlarut-larut dan pengelolaan hutan yang tidak maksimal menambah daftar panjang permasalahan yang belum diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Lampung.

Melalui aksi ini, HMI Cabang Bandar Lampung mendesak Gubernur Lampung untuk segera mengambil langkah nyata dalam menuntaskan permasalahan-permasalahan tersebut, terutama dalam hal pengawasan tambang ilegal, perbaikan infrastruktur, dan penanggulangan pelecehan seksual.

Selain itu, HMI juga mendesak agar program-program yang telah dijanjikan, seperti MBG, dapat segera terealisasi dengan baik. “Kami ingin melihat Lampung yang lebih baik, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata yang memihak pada kesejahteraan rakyat.” tambah Ketua HMI Cabang Bandar Lampung.

HMI akan terus menjadi mitra kritis dan objektif dalam mengawal jalannya pemerintahan Lampung, untuk memastikan bahwa segala kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak kepada masyarakat dan bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak.