Loyalitas di Ujung Lidah: Ambisi Politik dan Amnesia Sejarah Cak Imin

-

Dok: Ahmad Rizki Rinanda

Kabid politik dan demokrasi HMI Cabang Bandar Lampung.

Cak Imin Dinilai Lupa Sejarah — Ahmad Rizki (HMI Bandar Lampung) Kritik Pernyataan yang Memecah Belah

Bandar Lampung, (14/072025) — Pernyataan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut bahwa “Kalau ada yang tumbuh dari bawah, pasti bukan PMII, itu HMI!” menuai gelombang kritik, terutama dari kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Salah satu kritik keras datang dari Ahmad Rizki Rinanda, Kepala Bidang Politik dan Demokrasi HMI Cabang Bandar Lampung.

Ahmad Rizki menyebut pernyataan Cak Imin sebagai bentuk penyederhanaan sejarah yang keliru, bahkan menyesatkan secara naratif. Menurutnya, ucapan itu tidak hanya merendahkan realitas sejarah gerakan mahasiswa Islam, tetapi juga menyulut potensi perpecahan di tengah kekuatan gerakan yang seharusnya bersatu.

“Ucapan itu menyesatkan secara naratif dan tidak mencerminkan kematangan sebagai tokoh nasional. HMI tidak pernah mengklaim diri satu-satunya gerakan dari bawah. Tapi kami tahu, perjuangan mahasiswa tidak bisa direduksi menjadi lomba simbol atau glorifikasi sejarah,” tegas Rizki.

Sebagai mantan aktivis mahasiswa, lanjut Rizki, Cak Imin seharusnya memahami pentingnya membangun narasi kolaboratif, bukan dikotomis. Apalagi saat organisasi kemahasiswaan sedang dituntut lebih hadir memperjuangkan kepentingan publik.

“Beliau tumbuh dari ekosistem gerakan. Pernyataan semacam itu mestinya tak keluar dari seseorang yang pernah menjadi bagian dari pergerakan mahasiswa Islam. Kita butuh pemersatu, bukan provokator simbolik,” tambahnya.


Narasi yang Membelah, Gerakan yang Melemah

Lebih jauh, Rizki menilai bahwa membenturkan nama organisasi seperti HMI dan PMII hanya akan menggerus energi kolektif gerakan mahasiswa yang hari ini sedang menghadapi tantangan struktural.

"Pernyataan seperti itu tidak hanya membenturkan organisasi, tapi juga merusak atmosfer gerakan. Kita seharusnya saling menguatkan, bukan adu klaim siapa paling bawah atau paling besar,” tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa sejarah mencatat: kekuatan gerakan tidak ditentukan oleh sebutan, tetapi oleh konsistensi berpihak pada rakyat dan integritas perjuangan.


Saatnya Kolaborasi, Bukan Rivalitas Elit

Rizki menegaskan bahwa HMI menolak segala bentuk politik pecah-belah—baik simbolik maupun struktural. Ia menyerukan kepada seluruh elemen gerakan mahasiswa Islam untuk kembali ke akar perjuangan: intelektualitas, keberanian moral, dan keberpihakan terhadap rakyat.

“Kami memilih jalan kerja sunyi: mengorganisir basis, membangun kesadaran, dan menjauh dari glorifikasi murahan yang hanya menguntungkan elit politik. Gerakan mahasiswa bukan panggung, tapi ruang pengabdian,” ujarnya.

Hingga rilis ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Cak Imin. Namun tekanan publik agar ia mengoreksi dan meluruskan pernyataannya terus menguat.

 “Gerakan dari bawah bukan milik satu organisasi. Ia adalah milik semua yang berpihak pada keadilan, kejujuran, dan keberadaban sosial,” pungkas Rizki.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Forum Pemuda Negeri Besar Dukung Penuh Resmen Kadafi Jadi Wabup Way Kanan

-
Gambar
Way Kanan, (22/06/25) — Dukungan terhadap sosok Resmen Kadafi sebagai Wakil Bupati Way Kanan terus mengalir. Kali ini, giliran Forum Pemuda Negeri Besar Way Kanan yang menyatakan sikap tegas memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan Resmen Kadafi, seiring dengan rekomendasi dari Ormas Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) yang lebih dulu mengusulkannya. Dalam keterangan resminya, Forum Pemuda Negeri Besar menilai Resmen Kadafi merupakan tokoh politik api, figur yang memiliki integritas, rekam jejak kepemudaan yang kuat, dan kedekatan emosional dengan masyarakat akar rumput, khususnya di wilayah Negeri Besar dan sekitarnya. “Kami melihat sosok bapak Kadafi bukan hanya sebagai tokoh muda yang berpengaruh, tetapi juga pribadi yang konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat. Way Kanan membutuhkan sosok seperti beliau untuk memperkuat sinergi antara pemuda, pemerintah, dan masyarakat,” ujar Tohir Bahnan Al-Fatih selaku Koordinator Forum Pemuda Negeri Besar Way Kanan Forum ini juga menilai b...
Baca selengkapnya

Hak Jawab Resmi HmI Cabang Bandar Lampung Atas Pemberitaan Pagar Kantor Dijadikan Jemuran

-
Gambar
  Dok: Kantor HmI Cabang Bandar Lampung Bandar Lampung, 21/02/26 — Menanggapi pemberitaan yang dimuat oleh Helo Indonesia berjudul “Pagar Kantor HMI Bandarlampung Jadi Jemuran Pakaian”, kami dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menyampaikan hak jawab resmi sebagai bentuk klarifikasi atas informasi yang beredar di ruang publik. Kami menegaskan bahwa pakaian yang terlihat tergantung di pagar sekretariat tersebut bukan milik kader maupun pengurus HMI dan tidak berkaitan dengan aktivitas internal organisasi. Peristiwa tersebut terjadi akibat tindakan seorang individu yang diketahui mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ) dan bukan bagian dari struktur ataupun keanggotaan HMI Cabang Bandar Lampung. Sebelumnya, pengurus telah berupaya melakukan penanganan secara persuasif demi menjaga ketertiban dan keamanan fasilitas organisasi, termasuk sempat mengamankan yang bersangkutan di dalam area kantor untuk mencegah gangguan berulang. Namun, individu tersebut memecahkan kunci d...
Baca selengkapnya

HMI Cabang Bandar Lampung Siap Mengawal Proses Penyelesaian Tanah Adat MBPPI Way Kanan

-
Gambar
Bandar Lampung, (23/06/25)— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menyatakan komitmennya untuk turut serta mengawal proses penyelesaian persoalan penguasaan tanah adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir (MBPPI) Negara Batin, Way Kanan, yang berada di dalam kawasan Register 44 Sungai Muara Dua dan Register 46 Way Hanakau yang saat ini dikelola oleh PT. Inhutani V. Sebagai bentuk langkah konkret, HMI telah menyampaikan surat resmi kepada Gubernur Provinsi Lampung dengan Nomor: 045/HMI-BL/VI/2025 tertanggal 20 Juni 2025, berisi permohonan agar pemerintah provinsi memberikan perhatian dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat MBPPI yang selama ini telah menunjukkan sikap yang konsisten dan berdasarkan pada dokumen sejarah serta hukum adat. Tanah yang menjadi objek perhatian adalah dua kawasan hutan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 398/Kpts-II/1996 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT. Inhutani V atas lah...
Baca selengkapnya