PegiatLiterasi

Bandar Lampung – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung mengkritik kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan guru honorer yang selama ini menjadi pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung, Tohir Bahnan Al-Fatih, menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama negara. Menurutnya, percepatan pengangkatan PPPK bagi petugas MBG, sementara ribuan guru honorer masih menunggu kepastian status dan kesejahteraan, mencerminkan ketimpangan kebijakan. “Kami tidak menolak program MBG karena bermanfaat bagi kesehatan generasi bangsa. Namun, ketika PPPK lebih cepat diberikan kepada petugas MBG dibanding guru honorer yang telah lama mengabdi, ini menunjukkan ketidakadilan dalam penentuan prioritas,” ujar Tohir, Rabu (28/01/2026). Secara nasional, pemerintah merencanakan ...

  Oleh: Wulan Octi Pratiwi (Ketika DPRD Lampung menyoroti pengangkatan petugas Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pegawai pemerintah yang dinilai berpotensi memicu kecemburuan sosial, publik kembali dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: apakah kebijakan publik masih berpijak pada asas keadilan sosial, atau sekadar berlari pada logika percepatan administratif dan populisme program? Sorotan ini menguat bersamaan dengan keluhan guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi dalam sunyi—menghidupi ruang kelas dengan dedikasi, namun tetap terpinggirkan dalam pengakuan struktural, kesejahteraan, dan kepastian status. Ketika sebagian profesi memperoleh legitimasi negara dengan cepat melalui surat keputusan, sebagian lain masih menggenggam harap tanpa kepastian. Di titik inilah kebijakan tidak lagi netral: ia menjadi ruang tafsir tentang siapa yang dianggap penting, siapa yang dianggap layak ditunggu, dan siapa yang harus terus bersabar dalam ketimpangan) 1,2,3 -000- Di lorong-l...