PegiatLiterasi

  Dok: Kantor HmI Cabang Bandar Lampung Bandar Lampung, 21/02/26 — Menanggapi pemberitaan yang dimuat oleh Helo Indonesia berjudul “Pagar Kantor HMI Bandarlampung Jadi Jemuran Pakaian”, kami dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menyampaikan hak jawab resmi sebagai bentuk klarifikasi atas informasi yang beredar di ruang publik. Kami menegaskan bahwa pakaian yang terlihat tergantung di pagar sekretariat tersebut bukan milik kader maupun pengurus HMI dan tidak berkaitan dengan aktivitas internal organisasi. Peristiwa tersebut terjadi akibat tindakan seorang individu yang diketahui mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ) dan bukan bagian dari struktur ataupun keanggotaan HMI Cabang Bandar Lampung. Sebelumnya, pengurus telah berupaya melakukan penanganan secara persuasif demi menjaga ketertiban dan keamanan fasilitas organisasi, termasuk sempat mengamankan yang bersangkutan di dalam area kantor untuk mencegah gangguan berulang. Namun, individu tersebut memecahkan kunci d...

Tohir Bahnan Way Kanan, Lampung (13/02/26)–Forum Pemuda Negeri Besar Kabupaten Way Kanan secara tegas mendesak Gubernur Lampung untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur atas kekosongan jabatan Wakil Bupati Way Kanan yang telah berlangsung lebih dari enam bulan. Kekosongan ini terjadi pasca dilantiknya Ayu Asalasiyah sebagai Bupati Way Kanan pada pertengahan 2025, namun hingga Februari 2026 posisi Wakil Bupati belum juga terisi secara definitif. Ketua Forum Pemuda Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, Tohir Bahnan, menyampaikan bahwa kekosongan jabatan Wakil Bupati bukan lagi persoalan administratif biasa. Kondisi ini telah berdampak langsung terhadap efektivitas jalannya pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, Wakil Bupati memiliki fungsi strategis dalam membantu koordinasi lintas perangkat daerah, pengawasan program prioritas, serta percepatan pelayanan publik. Tanpa figur Wakil Bupati, beban kepemimpinan terpusat dan berpotensi memper...

Way Kanan, Lampung— Kekosongan jabatan Wakil Bupati Way Kanan yang telah berlangsung berbulan-bulan terbukti berdampak serius terhadap efektivitas, stabilitas, dan arah pembangunan pemerintahan Kabupaten Way Kanan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran luas di tengah masyarakat karena hingga kini tidak terlihat kemajuan signifikan maupun agenda strategis aktif yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Secara normatif dan struktural, pemerintahan daerah dirancang untuk dijalankan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai satu kesatuan kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Namun realitas di Way Kanan justru menunjukkan pemerintahan berjalan pincang. Beban kendali pemerintahan sepenuhnya berada di satu tangan, sementara fungsi koordinatif, pengawasan internal, serta akselerasi program lintas OPD melemah secara nyata. Berdasarkan pemantauan agenda resmi pemerintah da...